CILEGON — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu DAS Cidanau dan Cagar Alam Rawa Danau sebagai daerah tangkapan air strategis. Hal itu disampaikannya usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) DAS Cidanau di Excellence Center PT KTI, Kota Cilegon, Jumat (22/5).
Apa Itu Skema PJLH DAS Cidanau?
PJLH merupakan mekanisme pembayaran jasa lingkungan oleh pihak yang memanfaatkan air di hilir kepada masyarakat penjaga kawasan hulu. Dalam program ini, kelompok tani hutan mendapat dukungan untuk mempertahankan pohon, menjaga tutupan lahan, dan melestarikan daerah tangkapan air.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau,” ujar Andra Soni.
Mengapa Program Ini Sempat Jeda?
Program yang telah berjalan lebih dari 20 tahun itu sempat mengalami masa jeda pada 2024. Penyebabnya adalah penyesuaian regulasi pengelolaan sumber daya air yang memerlukan pembaruan skema kerja sama antara para pihak.
Kini, dengan melibatkan Perum Jasa Tirta II sebagai mitra baru, program kembali berjalan. Pelaksana Tugas Direktur PT KTI, Dendin Hermawan, menyebut skema ini telah menjadi model konservasi berbasis kolaborasi yang dijadikan referensi nasional oleh Bappenas RI.
Dampak bagi Warga dan Industri di Cilegon
DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air baku utama bagi kawasan industri dan masyarakat Kota Cilegon. Kawasan ini juga terhubung langsung dengan Cagar Alam Rawa Danau yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengatur tata air di Cilegon dan Serang Barat.
Andra Soni menekankan bahwa kebutuhan air baku di Cilegon terus meningkat seiring pertumbuhan industri. “Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” katanya.
Siapa yang Paling Terdampak dari Program Ini?
Kelompok tani hutan di kawasan hulu menjadi penerima manfaat langsung dari skema PJLH. Mereka mendapat dukungan finansial untuk kegiatan konservasi, sementara industri dan masyarakat di hilir mendapat jaminan pasokan air yang lestari.
“Kita berharap kerja sama ini, pertama keberlangsungan konservasi berjalan dengan baik, kemudian alam atau lingkungannya terjaga dengan baik karena keterlibatan masyarakat setempat,” ujar Andra Soni.
Bagaimana prospek ke depan program konservasi ini?
Dengan ditandatanganinya PKS terbaru, program PJLH DAS Cidanau diharapkan berjalan lebih stabil. Keterlibatan Perum Jasa Tirta II menambah kekuatan kelembagaan skema ini, yang sebelumnya hanya melibatkan PT KTI dan FKDC. Model ini pun kini dijadikan percontohan nasional oleh Bappenas untuk diterapkan di daerah lain.
