BANTEN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa percepatan penyerapan anggaran bantuan bencana di NTT masih timpang. Banpres yang disalurkan sejak 24 Agustus 2026 itu nyatanya belum mampu digerakkan maksimal oleh sebagian besar pemerintah kabupaten.
"Sikka itu berat sebetulnya. Itu baru Rp368 juta dikeluarkan dari Rp21 miliar," ujar Tito dalam keterangan resmi Bakom RI, Selasa (8/9/2026).
Provinsi NTT Satu-satunya yang Bergerak Cepat
Dari sembilan penerima, hanya pemerintah Provinsi NTT yang menunjukkan progres signifikan. Dengan total pagu BTT Rp54,54 miliar—terdiri dari Banpres Rp40 miliar, bantuan pemda Rp5,90 miliar, dan sisa BTT Rp8,64 miliar—realisasinya telah menembus Rp23,57 miliar atau 43,23 persen.
Capaian itu kontras dengan delapan kabupaten/kota lainnya. Flores Timur bahkan mencatat realisasi 0 persen, meski menerima alokasi Banpres Rp20 miliar. Kemendagri mencatat daerah itu tidak terdampak bencana namun tetap masuk daftar penerima.
Mengapa Penyerapan Anggaran Macet?
Tito menegaskan lambatnya realisasi bukan karena tidak ada regulasi. Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang membolehkan pemerintah daerah memakai mekanisme pengadaan langsung pada masa tanggap darurat, tanpa harus menunggu proses lelang yang panjang.
"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk penggunaan secara cepat. Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," jelasnya.
Kendala di lapangan kerap berkutat pada administrasi dan kehati-hatian kepala daerah dalam membelanjakan uang negara. Kekhawatiran temuan audit kerap membuat eksekutif daerah memilih menunggu, alih-alih bergerak.
Tim Pendamping dan Data Realisasi per Daerah
Untuk memecah kebuntuan, Kemendagri mengirimkan empat tim Inspektorat Jenderal ke NTT. Mereka bertugas mendampingi pemerintah daerah agar anggaran segera menyentuh warga di pelosok yang belum terjangkau kekuatan pemerintah pusat.
Berikut realisasi anggaran BTT di NTT berdasarkan data Kemendagri:
- Kabupaten Ende: pagu Rp21,08 miliar, terealisasi Rp1,87 miliar (8,85 persen)
- Kabupaten Manggarai: pagu Rp21,88 miliar, terealisasi Rp5,99 miliar (27,37 persen)
- Kabupaten Manggarai Barat: pagu Rp27,47 miliar, terealisasi Rp1,5 miliar (5,46 persen)
- Kabupaten Manggarai Timur: pagu Rp20,40 miliar, terealisasi Rp1,60 miliar (7,85 persen)
- Kabupaten Nagekeo: pagu Rp20,88 miliar, terealisasi Rp3,2 miliar (15,33 persen)
- Kabupaten Ngada: pagu Rp21,87 miliar, terealisasi Rp742,28 juta (3,39 persen)
- Kabupaten Sikka: pagu Rp21,02 miliar, terealisasi Rp368 juta
Dukcapil Terbitkan 11.000 Dokumen Kependudukan
Di luar persoalan anggaran, Kemendagri juga menerjunkan enam tim Ditjen Dukcapil untuk membantu warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Hingga kini, sekitar 11.000 dokumen kependudukan penting telah diproduksi bagi masyarakat terdampak.
"Kami juga sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk masalah sertifikat yang perlu diterbitkan kembali," kata Tito menambahkan.
