TANGERANG — Ani, warga Kota Tangerang, mempertanyakan praktik pungutan di area yang sudah dinyatakan bebas biaya. Ia meminta pemerintah kota menertibkan oknum juru parkir yang tetap menagih di zona parkir gratis.
Pantauan di lokasi menunjukkan papan pengumuman resmi berwarna putih dan biru bertuliskan "PARKIR GRATIS" terpasang di dinding depan gerai FamilyMart Ciledug. Meski begitu, area parkir di depannya tetap dipadati kendaraan roda dua yang menjadi sasaran pungutan.
Jukir Klaim Berizin RT dan RW
Seorang petugas parkir di FamilyMart Ciledug menyatakan pemungutan biaya sudah mendapat izin lingkungan. "Sudah ada izin dari ketua RT dan RW pak. Kami sudah kordinasi dengan pihak yang berwenang," katanya.
Ketika ditanya ke mana aliran dana koordinasi itu disalurkan, petugas tersebut berdalih hanya bertugas di lapangan. "Ada koordinator yang berkomunikasi ke pihak berwenang, kalau saya tak mengenal," imbuhnya.
Tarif di Lapangan Beda dengan Struk
Ani membeberkan sejumlah pengalaman saat memarkir motor di beberapa titik Kota Tangerang. Di kawasan pertokoan CBD, ia langsung dikenakan tarif Rp5.000 begitu motor masuk area parkir.
Kasus berbeda terjadi di area parkir Mie Gacoan. Struk pembelian yang dikeluarkan pihak Mie Gacoan mencantumkan tarif parkir motor Rp2.000, tetapi saat membayar pengendara diminta Rp3.000.
Ani menilai selisih dan ketidakpastian tarif merugikan warga sebagai konsumen. Ia juga mempertanyakan aliran dana hasil kutipan parkir liar maupun selisih tarif, termasuk kepastian izin dan pembayaran pajak ke pemerintah.
"Sudah jelas ada tulisan parkir gratis tapi masih aja ada oknum yang menagih parkir. Tolong dong ini ditertibkan," ujar Ani.
Dishub Kota Tangerang Belum Beri Respons
Konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaely, tidak mendapat respons. Awak media yang mendatangi kantor Dishub juga tidak ditemui oleh yang bersangkutan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, memberi tanggapan singkat saat dihubungi pada Kamis (29/10/2026). "Siap bang, saya cek dulu," kata Sumarti.
Warga Minta Sidak dan Penertiban Berkala
Warga berharap Pemkot Tangerang bersama Dishub dan instansi terkait segera melakukan sidak serta penertiban berkala. Langkah itu dinilai penting untuk melindungi kenyamanan warga dari pungutan liar.
Penertiban juga dibutuhkan agar potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir terserap secara transparan dan sah secara hukum. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dishub Kota Tangerang soal keluhan tersebut.
