TANGERANG — Rapat koordinasi itu mempertemukan para admin SP4N-LAPOR! dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tangerang. Intan menilai pengaduan warga berfungsi sebagai tolok ukur kualitas layanan yang selama ini diberikan pemerintah daerah.
Menurutnya, tanpa masukan dari masyarakat, pemerintah tidak punya indikator untuk menilai apakah pelayanan publik sudah berjalan baik. Karena itu, setiap laporan diminta dipilah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Aduan Warga Jadi Indikator Kinerja Layanan
Intan menyebut pengaduan masyarakat sebagai sumber informasi vital untuk mengetahui persoalan riil di lapangan. Berbagai isu masuk melalui kanal aduan, mulai dari pelayanan kesehatan, air bersih, perizinan, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, hingga ketertiban lingkungan.
“Kalau tidak ada yang mengadu, kita tidak punya tolok ukur dan indikator. Dari mana kita mengetahui pelayanan kita sudah baik kalau tidak ada masukan dari masyarakat? Karena itu, setiap pengaduan harus kita perhatikan, kita pilah, dan kita tindak lanjuti dengan baik,” kata Intan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap laporan ditelusuri dan diverifikasi sesuai kewenangan. Persoalan yang tidak masuk ranah OPD tertentu agar diteruskan ke instansi yang berwenang, bukan dibiarkan menggantung.
Jangan Berhenti di Operator
Salah satu sorotan utama rapat koordinasi adalah mekanisme penanganan aduan di tingkat OPD. Intan menegaskan pengelolaan pengaduan tidak boleh berhenti pada operator.
Koordinasi dengan pejabat pengambil keputusan dinilai penting, terutama untuk persoalan mendesak yang butuh keputusan cepat. “Kenapa saya mengumpulkan semuanya di sini. Karena komitmen Pak Bupati dan saya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa semakin responsif. Kalau ada persoalan yang dilaporkan masyarakat, jangan hanya diterima, tetapi harus ada tindak lanjutnya,” pintanya.
Ia juga mendorong OPD mendokumentasikan hasil penanganan dalam bentuk before-after. Dokumentasi itu diminta disimpan sebagai bukti transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
“Dokumentasi ini penting sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap laporan mendapat perhatian dan penanganan yang nyata,” imbuhnya.
Sosialisasi 112 dan SP4N-LAPOR! Diperluas
Selain SP4N-LAPOR!, Pemkab Tangerang mengandalkan layanan darurat 112 sebagai kanal pengaduan warga. Intan meminta sosialisasi kedua kanal diperluas agar warga tahu ke mana harus melapor.
Tanpa sosialisasi yang merata, menurutnya, kanal aduan tidak akan banyak dipakai. Dampaknya, pemerintah kehilangan bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan di tingkat kelurahan dan desa.
Ia menutup arahan dengan mengajak seluruh jajaran bekerja tanpa ego sektoral. “Sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan ada ego sektoral. Kita harus bekerja bersama, sesuai semangat Kabupaten Tangerang, One Spirit, One Team, One Goal. Keberhasilan Kabupaten Tangerang adalah keberhasilan kita semua,” pungkasnya.
