Konferensi hak digital terbesar di dunia, RightsCon, terpaksa dibatalkan tahun ini. Organisasi nirlaba Access Now selaku penyelenggara mengungkapkan bahwa tekanan dari pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menjadi penyebab utama di balik keputusan berat tersebut.
RightsCon 2026 awalnya dijadwalkan berlangsung di Lusaka, Zambia. Namun, Access Now menyatakan bahwa mereka menerima informasi mengenai adanya tekanan diplomatik dari China terhadap pemerintah Zambia. Hal ini dipicu oleh rencana kehadiran peserta dari masyarakat sipil Taiwan dalam acara tersebut.
"Kami diberi tahu secara informal dari berbagai sumber bahwa agar RightsCon tetap berjalan, kami harus memoderasi topik tertentu dan mengecualikan komunitas yang berisiko, termasuk peserta Taiwan," tulis pihak Access Now dalam pernyataan resminya.
Intervensi ini dilaporkan terjadi hanya beberapa hari sebelum acara dimulai. Pemerintah Zambia secara mendadak mengumumkan penundaan acara dengan alasan "protokol diplomatik" serta masalah izin administrasi dan keamanan bagi para peserta. Namun, banyak pihak meyakini ini hanyalah alasan birokrasi untuk menutupi tekanan politik.
Arzu Geybulla, Co-Executive Director Access Now, menegaskan kepada WIRED bahwa gangguan mendadak ini berkaitan erat dengan campur tangan asing. "Berbagai informasi yang kami terima menunjukkan bahwa campur tangan asing oleh Republik Rakyat China berperan dalam gangguan mendadak RightsCon 2026," ujar Geybulla.
Agenda RightsCon tahun ini sebenarnya sangat krusial bagi masa depan internet global. Beberapa panel diskusi direncanakan membahas bagaimana Beijing mengekspor otoritarianisme digital dan menyebarkan disinformasi di kawasan Afrika. Selain itu, para pakar berniat membedah serangan siber serta penyebaran teknologi pengawasan dan sensor global milik China.
Pembatalan ini tidak hanya berdampak pada RightsCon. Acara Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan oleh UNESCO di lokasi yang sama juga mengalami gangguan serupa. Sebagian besar agenda tersebut akhirnya dipindahkan ke Paris atau dilakukan secara daring karena tensi politik yang memanas di Zambia.
Padahal, RightsCon merupakan wadah penting yang mempertemukan ribuan aktivis, akademisi, hingga perwakilan perusahaan teknologi raksasa. Nama-nama besar seperti Meta, Microsoft, dan Alphabet (induk perusahaan Google) tercatat sering mensponsori atau mengirimkan delegasi ke konferensi ini sejak pertama kali digelar pada 2011.
Open Culture Foundation, organisasi nirlaba asal Taiwan, mengaku sempat diperingatkan oleh penyelenggara agar menunda rencana perjalanan mereka. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran mengenai kesulitan masuk ke wilayah Zambia akibat tekanan dari Kedutaan Besar China di sana.
Bagi publik di Indonesia, pembatalan RightsCon ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh geopolitik terhadap kebebasan digital di negara berkembang. Indonesia, yang memiliki hubungan ekonomi dan infrastruktur teknologi yang erat dengan China, juga menghadapi tantangan serupa terkait perlindungan data pribadi dan transparansi algoritma.
Insiden ini menjadi peringatan bahwa diskusi mengenai hak asasi manusia di internet bisa dengan mudah dibungkam oleh kepentingan diplomatik. Mengingat banyak platform digital yang digunakan masyarakat Indonesia berasal dari perusahaan global, absennya forum seperti RightsCon mengurangi ruang bagi publik untuk menuntut akuntabilitas dari penguasa teknologi dan pemerintah.
Kejadian di Zambia ini membuktikan bahwa sensor digital kini tidak lagi terbatas pada pemblokiran situs web, tetapi sudah merambah ke ranah fisik dengan membatalkan ruang dialog internasional secara paksa.