TANGERANG — Penetapan 58 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan memicu skeptis dari sejumlah pihak. KONI Kota Tangerang secara terbuka menyatakan keraguan bahwa seluruh daerah di Banten dapat berpartisipasi penuh di semua cabang tersebut.
Wakil Ketua KONI Kota Tangerang, Arsani Maidi, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan tidak semua cabang olahraga yang ditetapkan telah memiliki kepengurusan atau menjadi anggota KONI di tingkat daerah. Masalah administratif dan kesiapan pembinaan ini menjadi ganjalan utama bagi kabupaten dan kota untuk mengirimkan delegasi.
“Saya hakul yakin. Tidak semua daerah akan ikut semua cabor. Di Kota Tangerang sendiri masih ada cabor yang belum menjadi anggota KONI,” ujar Arsani Maidi pada Rabu (6/5/2026).
Selain masalah keanggotaan cabor, faktor finansial menjadi perhatian serius. Arsani menilai tren efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah akan berdampak langsung pada kesiapan pengiriman atlet. Menurutnya, penentuan jumlah cabor seharusnya lebih selektif dengan mempertimbangkan skala prioritas pembinaan.
Ia menyarankan agar penentuan cabang olahraga lebih condong pada cabor yang dipertandingkan di level Olimpiade. Hal ini bertujuan agar pembinaan atlet di daerah lebih terarah dan memiliki keberlanjutan prestasi hingga tingkat internasional.
Kritik juga dialamatkan kepada Kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah. KONI Kota Tangerang menilai persiapan infrastruktur dan teknis di Tangsel sejauh ini masih belum optimal untuk menyelenggarakan ajang sebesar Porprov dengan 58 cabang olahraga.
“Kesiapan tuan rumah dinilai masih jauh dari kata siap. Ini yang jadi perhatian KONI Kota Tangerang,” tegas Arsani.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Kaonang, mengamini bahwa banyaknya jumlah cabor akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang sangat besar. Saat ini, pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan KONI untuk menghitung ulang kebutuhan logistik dan akomodasi para atlet.
“Kita sedang bahas dengan KONI untuk menyiapkan akomodasi, karena jumlah cabor ini luar biasa banyak,” jelas Kaonang.
Kaonang juga menyoroti pola penetapan jadwal dan jumlah cabor yang dianggap mendadak. Menurutnya, kepastian mengenai jumlah cabang olahraga idealnya sudah diumumkan satu tahun sebelum pelaksanaan agar perencanaan anggaran daerah tidak berantakan.
“Harusnya 12 bulan sebelum Porprov dilaunching sudah ada kepastian cabor. Dengan begitu, akomodasi dan persiapan anggaran bisa lebih siap,” tambahnya.
Situasi ini menciptakan tantangan teknis bagi Kota Tangerang dalam mempertahankan target juara umum. Berdasarkan pemetaan terbaru, terdapat sedikitnya 16 cabang olahraga yang masuk dalam daftar Porprov Banten 2026, namun sebelumnya tidak masuk dalam program pemusatan latihan cabang (Puslatcab) Kota Tangerang.
Kondisi ini memaksa KONI Kota Tangerang untuk segera menyusun strategi pembinaan kilat agar atlet dari 16 cabang tersebut tetap kompetitif saat berlaga di Tangsel nanti. Pihak KONI juga telah melaporkan dinamika ini kepada wali kota untuk mendapatkan arahan kebijakan lebih lanjut.
“Target akan kita kaji kembali melalui mapping. Tapi yang pasti, cabor-cabor yang sudah juara umum harus tetap konsisten,” tutup Arsani.