TANGERANG SELATAN — Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengingatkan bahwa masa berlaku program diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tinggal menyisakan waktu sekitar dua bulan. Program yang berlangsung sejak 1 Januari 2026 ini akan resmi berakhir pada 30 Juni 2026.
“Masih ada sisa waktu program diskon. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” kata Benyamin di Tangerang, Jumat.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025. Besaran diskon yang diberikan bervariasi tergantung periode pembayaran.
Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode Januari hingga April 2026, Pemkot Tangsel memberikan diskon sebesar 10 persen. Sementara itu, bagi warga yang membayar pada Mei hingga Juni 2026, diskon yang diberikan sebesar 5 persen.
Pemkot Tangsel menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk memudahkan warganya. Masyarakat dapat membayar melalui QRIS, perbankan seperti Bank BJB, BJB Syariah, BCA, Mandiri, dan BSI Syariah.
Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan di gerai ritel seperti Alfamart dan Indomaret, Kantor Pos, serta melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, OVO, LinkAja, Bukalapak, dan GoBills.
Wali Kota Benyamin menekankan bahwa program diskon ini bukan sekadar keringanan fiskal, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Pajak daerah seperti PBB-P2 memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program kesejahteraan. Karena itu, partisipasi warga sangat kami harapkan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, mengungkapkan bahwa APBD Kota Tangsel tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4,85 triliun. Dari jumlah tersebut, target penerimaan pajak daerah mencapai sekitar Rp2,73 triliun.
Dengan target yang cukup besar, partisipasi aktif warga dalam membayar PBB-P2 menjadi krusial untuk memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.