TANGERANG — RSUD Panunggangan Barat tidak sekadar menyediakan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam. Direktur rumah sakit, dr. Rizki Adiarti, menegaskan fasilitas ini diproyeksikan sebagai rumah sakit tipe D yang berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak.
Pada tahap awal operasional, RSUD Panunggangan Barat akan mencakup pelayanan persalinan, kebidanan, hingga penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. “Insyaallah, kami nanti akan memulai operasional RSUD Panunggangan Barat dengan layanan sesuai dengan standar fasilitas kesehatan bertipe D termasuk layanan persalinan untuk menjembatani akses masyarakat dengan layanan kesehatan yang memadai,” jelas Dini, Jumat (17/7) lalu.
Selain itu, UGD rumah sakit disiapkan melayani masyarakat selama 24 jam penuh. Langkah ini diharapkan menjembatani akses warga di kawasan Panunggangan Barat dan sekitarnya terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.
Pemkot Tangerang saat ini mengebut penyempurnaan sarana dan prasarana rumah sakit. “Persiapannya masih terus berjalan sesuai dengan rencana yang dicanangkan yakni akan dilaunching sekitar bulan September-Oktober,” kata Rizki.
Setelah peluncuran awal, persiapan tahap selanjutnya akan berlanjut pada awal tahun 2027. Rencananya, pengadaan pegawai, fasilitas penunjang, hingga proses akreditasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan dimulai setelahnya.
Pemilihan fokus layanan ibu dan anak di RSUD Panunggangan Barat menjawab kebutuhan dasar warga. Selama ini, akses terhadap layanan persalinan dan kegawatdaruratan ibu hamil di wilayah tersebut kerap menjadi kendala. Dengan hadirnya rumah sakit ini, Pemkot Tangerang berharap angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan.
RSUD Panunggangan Barat akan menjadi salah satu dari sedikit rumah sakit tipe D di Tangerang yang mengkhususkan diri pada layanan maternal dan neonatal. Keberadaannya melengkapi layanan RSUD lain yang sudah ada di kota ini.
Setelah soft launching pada September-Oktober 2026, proses pengadaan pegawai dan fasilitas penunjang akan dimulai awal tahun berikutnya. Akreditasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi prioritas agar layanan bisa diakses oleh peserta JKN.
“Awal tahun bisa mulai pengadaan pegawai, fasilitas penunjang, sampai akreditasi termasuk kerja sama dengan BPJS nanti,” pungkas Rizki.