SERANG — Ribuan santri di pondok pesantren di Provinsi Banten terancam tidak mendapatkan asupan gizi gratis dari program nasional. Anggota Komisi V DPRD Banten M. Ali Taufik menilai Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan perhatian penuh terhadap kalangan santri, terutama mereka yang mengenyam pendidikan di pesantren tanpa sekolah formal.
Menurut Ali Taufik, MBG di pesantren yang sudah berjalan saat ini merupakan hasil inisiatif dan lobi dari pihak pesantren sendiri ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat. "Kalau santri yang sekolah formal sepertinya sebagian sudah ikut ke SPPG di sekitarnya. Santri yang tidak sekolah formal ini mereka belum dapat MBG karena juknis-nya tidak ada," kata politikus Fraksi PKB itu.
Dia menjelaskan, pesantren yang tidak memiliki akses langsung ke SPPG otomatis belum bisa menjalankan program tersebut. "Hemat saya BGN belum memperhatikan pesantren. BGN harus memberikan perhatian pada santri. Karena sebenarnya santri di pesantren makan apa adanya, mereka butuh asupan gizi tambahan," tegasnya.
Senada dengan Ali, anggota DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan Kabupaten Lebak, Iip Makmur, ikut menyuarakan hal serupa. Iip mengusulkan agar program MBG dan juga Gubernur Banten Sekolah Gratis diperluas hingga menjangkau pondok pesantren. "Saya sepakat itu. Artinya pondok pesantren juga, bukan hanya MBG-nya. Bahkan saya juga meminta kepada Gubernur Banten agar program pendidikan gratis bukan hanya untuk sekolah formal," kata Iip.
Iip menekankan bahwa santri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak setara untuk mendapatkan manfaat program pemerintah di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Menurutnya, perluasan cakupan ini menjadi krusial untuk menunjang kesehatan dan kualitas belajar para santri.
Desakan dari DPRD Banten ini menguat di tengah proses evaluasi nasional yang sedang berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa evaluasi program MBG akan segera diselesaikan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Evaluasi tersebut mencakup percepatan penyaluran MBG ke sekolah berbasis agama dan pesantren, pemetaan penerima manfaat di daerah tertinggal, hingga pendataan kelebihan titik dapur MBG.
Ali Taufik berharap hasil evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan penerbitan juknis yang jelas untuk pesantren non-formal. "Kami akan terus mendorong pemerintah pusat dan BGN agar tidak ada lagi santri yang terlewatkan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang juga berhak hidup sehat," pungkasnya.