BANTEN — Wacana perampingan BUMN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para ketua Kadin se-Indonesia pekan lalu mendapat sambutan positif dari pelaku usaha daerah. Rahmat Nasution Hamka, Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, menilai kebijakan ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan koreksi atas dominasi perusahaan pelat merah yang selama ini menekan pertumbuhan sektor swasta.
"Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan," ujar Rahmat dalam pernyataannya, Jumat (31/7/2026).
Kritik paling tajam dari Kadin Kalteng ditujukan pada praktik BUMN Karya yang dinilai kerap menyubkontrakkan proyek secara berulang. Rahmat menyebut modus ini menjadi biang keladi tertundanya pembayaran kepada kontraktor kecil, pemasok material, hingga pekerja daerah.
"Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang," tegasnya.
Ia berharap pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada kontraktor swasta lokal untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Langkah ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi di tingkat provinsi dan meningkatkan kapasitas pengusaha daerah agar tidak sekadar menjadi subkontraktor kelas bawah.
Rencana Presiden memangkas jumlah BUMN menjadi 250–300 perusahaan dinilai Rahmat sebagai langkah yang tepat untuk memfokuskan peran negara. Dengan jumlah yang lebih ramping, BUMN diharapkan berkonsentrasi pada sektor-sektor strategis yang belum mampu dijangkau swasta, seperti energi, logistik, dan perbankan.
Di sisi lain, sektor-sektor yang sudah kompetitif sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha nasional maupun daerah. "Ini akan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk naik kelas," imbuhnya.
Rahmat menambahkan, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta harus dijalankan secara proporsional. Ia menekankan pentingnya konsep Indonesia Incorporated yang selama ini kerap didominasi oleh kepentingan korporasi besar.
"Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Dukungan dari daerah ini menjadi sinyal bahwa kebijakan rasionalisasi BUMN tidak hanya diterima di pusat, tetapi juga dinanti pelaku usaha di tingkat provinsi yang selama ini merasakan langsung dampak dominasi BUMN dalam pengadaan proyek.