BANTEN — Dampaknya terasa pada 2026. Jatah sembako yang rutin ia terima sejak 2025 mendadak terhenti, dan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) milik anaknya di Politeknik Negeri Nunukan ikut putus.
Petugas sensus yang mendata pemukiman Murni mencatat kenaikan status ekonomi keluarganya dari desil 4 menjadi desil 5. Perubahan itu membuat namanya hilang dari daftar penerima bantuan.
“Tahun ini nama saya hilang dari daftar penerima sembako. PIP anak saya juga tidak keluar lagi,” tutur Murni saat mengadu lewat telepon kepada Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Senin (14/9/2026).
Murni baru mengetahui penyebabnya setelah meminta tetangganya mengecek status pendataan keluarga. Dari pengecekan itu terungkap posisi keluarganya sudah bergeser ke desil 5.
Sang suami yang berusia 55 tahun tak lagi mampu bekerja serabutan karena sering sakit-sakitan. Ia sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan, namun terpaksa keluar setelah mengalami kecelakaan kerja akibat tertabrak truk.
Atap rumah mereka kini nyaris roboh. Murni mengaku saldo ATM-nya tadinya kosong sebelum uang titipan itu masuk.
“Itu uang titipan dari bos suami untuk membeli komponen mesin. Saldo ATM saya tadinya kosong. Gara-gara uang masuk itu, bansos dan beasiswa anak saya langsung hilang,” ucap Murni pasrah.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem pendataan keluarga memakai sejumlah indikator untuk menentukan desil, salah satunya riwayat transaksi dan saldo rekening. Uang yang masuk ke rekening dalam jumlah besar bisa terbaca sebagai kenaikan kemampuan ekonomi, meski sifatnya hanya titipan.
Kasus Murni menunjukkan pentingnya warga memeriksa status pendataan secara berkala, terutama setelah ada mutasi rekening yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Jika status tidak lagi terdaftar padahal kondisi ekonomi tidak berubah, warga dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data melalui dinas sosial setempat dan operator desa/kelurahan.
Bantuan sembako dan PIP disalurkan secara bertahap sepanjang tahun anggaran. Informasi jadwal pencairan, bank penyalur, dan besaran nominal untuk wilayah Kabupaten Nunukan dapat diakses melalui dinas sosial setempat serta kanal resmi Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan.
Murni berharap status keluarganya bisa dipulihkan agar bantuan sembako dan beasiswa anaknya kembali berjalan.
Warga yang mengalami masalah serupa dapat menyampaikan pengaduan melalui dinas sosial kabupaten/kota, kantor desa/kelurahan, atau kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial. Pendampingan dari anggota dewan atau pendamping PKH juga bisa menjadi jalur untuk mengajukan pembaruan data.
Masyarakat diimbau tidak memakai jasa calo atau membayar sejumlah uang untuk mengurus bansos dan PIP. Seluruh proses pendataan dan pencairan tidak dipungut biaya.