TANGERANG SELATAN — Sebanyak 86 persen dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang Selatan belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi. Dari total 109 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, 94 di antaranya masih dalam proses pengurusan dokumen kelayakan tersebut.
Koordinator Wilayah BGN Tangsel, Nindy Sabrina, mengatakan pihaknya menerapkan surat persiapan operasional yang memuat sejumlah persyaratan wajib bagi setiap SPPG. Seluruh unsur harus terpenuhi sebelum dapur benar-benar beroperasi melayani siswa.
Tenggat Tiga Bulan untuk Pengurusan Sertifikat
Menurut Nindy, sertifikat laik higiene sanitasi tidak harus rampung sebelum dapur berjalan. "Sertifikat laik higiene sanitasi bisa diproses sambil berjalan, tetapi sekarang hanya untuk tiga bulan pertama," ujarnya.
Ia menambahkan, temuan di lapangan menunjukkan masih banyak dapur yang belum memiliki dokumen tersebut. Salah satu poin yang dicek dalam surat persiapan operasional adalah infrastruktur dan standar sanitasi dapur.
BGN juga membuka ruang masukan dari berbagai instansi terkait untuk memperbaiki isi surat persiapan operasional ke depan. "Mungkin ada masukan-masukan yang bisa kami tambahkan di dalam surat persiapan operasional itu," kata Nindy.
Pemkot Bentuk Satgas Pengawasan Berlapis
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat secara berlapis. Pengawasan ini melibatkan Satgas MBG yang beranggotakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta unsur TNI dan Polri.
"Sejak akhir 2025 kami sudah memiliki Satgas Percepatan MBG yang merupakan implementasi berbagai regulasi di atasnya," ujar Bambang. Menurutnya, saatnya mengkonkretkan dan memfungsikan satgas tersebut secara maksimal.
Fokus pengawasan operasional dapur MBG meliputi standarisasi kelayakan dapur, higienitas pengolahan makanan, hingga ketepatan waktu pengiriman logistik ke sekolah-sekolah sasaran. "Satgas ini dibentuk bukan sekadar untuk formalitas pendataan," kata Bambang.
Ia menambahkan, satgas berwenang penuh mengaudit kepatuhan mitra penyedia dan memastikan menu yang disajikan memenuhi kalori yang dibutuhkan siswa. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas gizi yang diterima anak-anak di Tangsel.
