PANDEGLANG — Tiga organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, kompak mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. DPC BPPKB, DPC AMIRA, dan FORJA Banten menyampaikan sikap tersebut di tengah kekhawatiran akan penghentian program yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan Sabtu (20/6/2026), ketiga ormas tersebut justru mendorong evaluasi total atas tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pandeglang. Mereka menyebut bahwa praktik monopoli pasokan bahan makanan oleh pihak yayasan dan mitra tertentu tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden.
Tujuh Tuntutan untuk BGN: Dari Penertiban SPPG hingga Libatkan UMKM Lokal
DPC AMIRA Pandeglang menjadi motor utama dalam merumuskan tujuh tuntutan yang ditujukan langsung kepada BGN. Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menegaskan bahwa program MBG harus berjalan sesuai Perpres 115 Tahun 2025 dan petunjuk teknis BGN.
"Kami mendukung berlanjutnya program MBG, sebab sangat berguna bagi masyarakat. Tapi memang tata kelola yang selama ini tidak sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan dengan dirombaknya unsur pimpinan BGN, program MBG ke depannya sesuai dengan Perpres dan Asta Cita," ujar Rohikmat.
Ketujuh tuntutan itu mencakup: penutupan permanen SPPG yang melanggar juknis, penguatan kelembagaan BGN, hingga pemeriksaan oknum yang diduga menjual belikan titik SPPG. Salah satu poin paling krusial adalah kewajiban seluruh SPPG di Pandeglang bekerja sama langsung dengan UMKM lokal, petani, BUMDes, dan koperasi, tanpa melalui calo atau pemodal besar.
DPC BPPKB Soroti Monopoli Pasokan dan Ekosistem Ekonomi Bawah
Ketua DPC BPPKB Pandeglang, A. Khotib, menekankan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan juga pondasi ekosistem ekonomi kerakyatan. Ia menolak keras wacana penghentian program yang telah dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Kami sangat mendukung keberlanjutan program MBG karena merasakan dampak baik, terutama dalam pemenuhan gizi anak dan ekosistem ekonomi bawah. Tapi tata kelola dan pengawasan harus diperketat, terutama perihal suplai bahan makanan yang rata-rata dimonopoli oleh pihak yayasan, SPPI, dan mitra di Kabupaten Pandeglang," kata A. Khotib.
Menurutnya, praktik monopoli itu bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo yang mengedepankan pemerataan ekonomi. Ia meminta agar keterlibatan UMKM, BUMDes, dan petani lokal dalam rantai pasok MBG menjadi prioritas utama.
FORJA Banten: Program Ini Kurangi Angka Pengangguran di Pandeglang
Ketua FORJA Banten, Niki Mulyana, melihat sisi lain dari program MBG: penyerapan tenaga kerja. Ia mengklaim bahwa keberadaan dapur MBG dan SPPG di Pandeglang telah membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut.
"Dengan adanya program mulia Presiden Prabowo ini, kami mendukung penuh. Kami sangat merasakan dampaknya, bisa mengurangi angka pengangguran khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pihak BGN, program ini bisa menjadi lebih baik lagi," ujar Niki Mulyana.
Ketiga ormas tersebut optimistis Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan BGN yang baru akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka meminta penataan ulang seluruh SPPG di Pandeglang agar sesuai dengan juknis dan regulasi demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
