BANTEN — Pemerintah menyiapkan perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk memperbesar pasokan likuiditas domestik. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan sosialisasi bakal digelar bersama sebelum aturan anyar diberlakukan. Penyesuaian regulasi itu ditegaskan berdiri sendiri, terpisah dari instrumen Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana perombakan beleid DHE SDA saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Pemerintah masih mematangkan evaluasi regulasi tersebut di tengah berjalannya masa transisi penataan instrumen kebijakan ekspor.
"Ya DHE nanti ada perubahan-perubahan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi ya bareng-bareng," ujar Budi, yang akrab disapa Busan.
Pemisahan dari Instrumen Danantara Sumberdaya Indonesia
Budi menegaskan penyesuaian aturan DHE tidak terikat langsung dengan instrumen DSI yang kini dievaluasi kesiapannya hingga akhir tahun. Pemerintah ingin memastikan kedua kebijakan berjalan pada jalurnya masing-masing.
"Oh enggak, enggak, sebenarnya enggak ada kaitannya dengan DSI, tapi nanti ya perubahan-perubahan selanjutnya, tadi usulan-usulan akan dibahas dan dipastikan kembali," tuturnya.
Fokus pemerintah saat ini menuntaskan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Seluruh sistem pendukung ditargetkan siap beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027, sesuai amanat peraturan pemerintah yang berlaku.
"Kan nanti, sesuai PP, per tanggal 1 Januari, itu kan sudah jalan DSI. Jadi ini kan masa transisi, sekarang masa transisi sampai 31 Desember. Jadi evaluasinya, evaluasi kesiapan dan sebagainya. Nanti rapat lagi," kata Busan.
Kewajiban Penempatan di Himbara dan Konversi Rupiah
Pemerintah sebelumnya merampungkan
