TANGERANG — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Lingkungan Hidup Aliansi Masyarakat Pecinta dan Pemerhati Lingkungan (LLH AMPL) Indonesia resmi mengukuhkan jajaran pengurus DPD Banten periode 2026-2030. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tekanan industrialisasi dan degradasi kualitas lingkungan di wilayah penyangga ibu kota tersebut.
Ketua Umum DPP LLH AMPL Indonesia, Mohamad Guruh, S.H., menegaskan pengukuhan pada Senin (4/5) ini bukan sekadar seremoni organisasi. Kehadiran pengurus baru merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab krisis lingkungan yang kian nyata di berbagai titik di Provinsi Banten.
Banten saat ini menghadapi tantangan ganda sebagai pusat industri nasional sekaligus daerah penyangga Jakarta. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan ekosistem, terutama terkait limbah dan sanitasi.
Banten Hadapi Ancaman Serius Polusi Industri dan Krisis Air
Mohamad Guruh menyebut Banten memegang posisi krusial dalam peta ekonomi nasional. Namun, status tersebut membawa risiko besar berupa pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat akibat tata kelola yang lemah.
Ia menginstruksikan pengurus baru untuk segera bergerak dan membangun kolaborasi konkret dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan setiap aktivitas industri di Banten mematuhi regulasi lingkungan demi menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat.
“Banten bukan hanya kawasan industri, tetapi juga wilayah yang wajib menjamin keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat dan bersih bagi masyarakat. Karena itu, pengurus yang baru dikukuhkan harus segera bergerak, bekerja nyata, dan membangun kolaborasi konkret dengan pemerintah daerah,” tegas Guruh.
Guruh menambahkan bahwa kekuatan sipil harus aktif mengawal isu lingkungan secara konsisten, kritis, dan terukur. Hal ini bertujuan agar pengawasan lingkungan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan berkelanjutan.
Prioritas Program DPD LLH AMPL Banten 2026-2030
Ketua DPD LLH AMPL Banten, Agus, menyatakan kesiapan penuh untuk membawa organisasi menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah. Pihaknya telah menyiapkan peta jalan untuk empat tahun ke depan dengan menitikberatkan pada persoalan mendasar di masyarakat.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan titik-titik krisis air minum layak dan sanitasi di wilayah pelosok Banten. Agus menilai, akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang sering kali terabaikan di tengah masifnya pembangunan pabrik dan infrastruktur.
“Kami memahami tanggung jawab ini tidak ringan. Karena itu, langkah awal kami adalah memetakan persoalan air minum dan penyehatan lingkungan di seluruh wilayah Banten agar kehadiran organisasi ini benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat di atas kertas,” ungkap Agus.
Implementasi teknologi tepat guna juga menjadi salah satu agenda prioritas. DPD LLH AMPL Banten berencana memperkenalkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas agar warga memiliki kemandirian dalam menjaga ekosistem di sekitar tempat tinggal mereka.
Target Menjadi Model Percontohan Pengelolaan Lingkungan Nasional
DPP LLH AMPL Indonesia memasang target tinggi bagi kepengurusan Banten periode ini. Provinsi Banten diproyeksikan menjadi model percontohan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengedepankan partisipasi publik dan penguatan pengawasan mandiri.
Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki citra Banten yang sering kali didera isu pencemaran sungai dan polusi udara. Sinergi antara aktivis, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar target tersebut dapat tercapai sebelum masa jabatan berakhir pada 2030.
Kehadiran pengurus baru ini menjadi ujian awal bagi efektivitas gerakan lingkungan di Banten. Publik kini menanti kerja konkret di lapangan, terutama dalam menangani konflik lingkungan antara kepentingan industri dan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.
Keberhasilan DPD LLH AMPL Banten akan diukur dari sejauh mana mereka mampu menekan angka pelanggaran lingkungan dan meningkatkan akses sanitasi sehat bagi warga di delapan kabupaten dan kota se-Banten.
