SERANG — PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten (BEKS) terus memperlebar sayap bisnisnya di tanah jawara. Setelah mengamankan kas sejumlah daerah, emiten perbankan ini dipastikan bakal mengelola Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Serang pada 2026.
Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, mengonfirmasi penambahan mitra daerah tersebut merupakan bagian dari upaya bank untuk mengonsolidasikan seluruh keuangan pemerintah daerah di Banten ke dalam satu sistem perbankan daerah. Hingga saat ini, Bank Banten tercatat sudah mengelola RKUD Pemprov Banten sejak 2016, disusul Pemkab Lebak dan Pemkot Serang pada 2024, serta Pemkab Pandeglang yang dimulai 2025.
"Bahkan di 2026 ini bertambah satu, Pemerintah Kabupaten Serang," ujar Muhammad Busthami dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Potensi Kredit ASN dan Kontraktor Capai Rp3,8 Triliun
Meski pengelolaan RKUD memiliki batasan penggunaan dana, Bank Banten melihat peluang besar pada ekosistem nasabah umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Perusahaan membidik peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta penyaluran kredit yang lebih masif melalui skema payroll.
Busthami memperkirakan potensi penyaluran kredit untuk ASN dan Kredit Modal Kerja (KMK) kontraktor yang berbasis APBD bisa menyentuh angka Rp3,8 triliun. Angka ini mencakup cakupan bisnis di lima pemerintah daerah yang telah dan akan segera bergabung dalam pengelolaan kas di Bank Banten.
"Seiring pertumbuhan bisnis khususnya kredit, bank diproyeksikan mampu meraih bisnis yang profitable di mana bisnis kredit ASN memiliki margin yang relatif baik dengan risiko rendah karena sistemnya potong gaji atau payroll di Bank Banten," katanya.
Mengejar Dana Empat Daerah Besar di Tangerang Raya
Walaupun tren integrasi kas daerah meningkat, tantangan besar masih membentang bagi Bank Banten. Saat ini, terdapat empat pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal besar yang belum mengalihkan rekeningnya ke Bank Banten, yakni Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Tangerang, Pemkot Cilegon, dan Pemkab Tangerang.
Data internal menunjukkan potensi pengelolaan keuangan jika seluruh daerah di Banten bergabung mencapai Rp41,55 triliun. Beberapa daerah yang belum bergabung memiliki nilai kas yang sangat signifikan, seperti Pemkab Tangerang sebesar Rp8,62 triliun dan Pemkot Tangerang Selatan senilai Rp4,81 triliun.
Manajemen BEKS kini fokus pada peningkatan kualitas layanan dan performa kinerja keuangan untuk meyakinkan kepala daerah di wilayah Tangerang Raya tersebut. Kepercayaan dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar target pengelolaan dana Rp41 triliun tersebut dapat terealisasi sepenuhnya dalam beberapa tahun ke depan.
"Dengan kinerja yang baik dan pelayanan optimal, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan pemda agar mengelola RKUD-nya di Bank Banten," ujar Busthami memungkasi penjelasannya.
