TANGERANG — Kualitas pendidikan di Provinsi Banten saat ini berada dalam kondisi jalan di tempat. Pengamat pendidikan, Memed Chumaedi, menilai persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada arah kebijakan dan konsistensi perbaikan yang belum optimal oleh pemerintah daerah.
Banten sebenarnya memiliki keunggulan strategis karena berada di lingkar pusat pertumbuhan nasional. Namun, posisi geografis tersebut belum mampu ditransformasikan menjadi kualitas pendidikan yang kompetitif. Memed menyebut capaian literasi dan numerasi siswa di Tanah Jawara hingga kini belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, mutu pendidikan di Banten masih tertahan di level menengah. Ini problematik karena menunjukkan stagnasi—tidak cukup buruk untuk disebut krisis, tapi juga tidak cukup baik untuk bersaing,” ujar Memed pada Senin (4/5/2026).
Indikator Keberhasilan Masih Terjebak Aspek Formal
Kritik tajam diarahkan pada cara pemerintah daerah mengukur keberhasilan pendidikan. Selama ini, indikator yang digunakan masih didominasi aspek formal seperti angka partisipasi sekolah, ketersediaan fasilitas fisik, dan program bantuan sosial. Padahal, ukuran fundamental seharusnya terletak pada apa yang benar-benar dicapai dan dipahami oleh siswa.
Memed menegaskan bahwa sistem pendidikan di Banten cenderung berjalan secara administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap kompetensi peserta didik. Rendahnya angka literasi menjadi bukti otentik bahwa proses pembelajaran di kelas belum berjalan efektif sesuai standar nasional.
“Keberhasilan masih diukur dari apa yang tersedia, bukan dari apa yang benar-benar dicapai siswa. Rendahnya literasi menjadi bukti pembelajaran belum efektif,” tegasnya.
Ketimpangan Mencolok Tangerang Raya dengan Banten Selatan
Persoalan pendidikan di Banten semakin kompleks akibat disparitas wilayah yang lebar. Kawasan urban seperti Tangerang Raya relatif lebih maju dalam hal akses dan kualitas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Banten Selatan, khususnya Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang masih tertinggal jauh.
Ketimpangan tersebut dipicu oleh distribusi guru yang tidak merata serta kualitas pengajaran yang timpang. Selain itu, minimnya akses teknologi di pelosok desa memperlebar jarak kualitas lulusan antarwilayah. Kebijakan pendidikan yang bersifat seragam dinilai tidak mampu menjawab tantangan spesifik di tiap kabupaten/kota.
“Masalah pendidikan di Banten bersifat multidimensional. Faktor paling dominan adalah kualitas dan distribusi guru, ditambah lemahnya budaya literasi, ketimpangan ekonomi, dan manajemen sekolah yang belum profesional,” jelas Memed.
Mengapa Angka Putus Sekolah di Banten Masih Tinggi?
Faktor sosial-ekonomi tetap menjadi batu sandungan utama bagi akses pendidikan di Banten. Kemiskinan, rendahnya kesadaran orang tua, hingga maraknya pernikahan dini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Banyak siswa akhirnya memilih bekerja kasar karena menganggap sekolah tidak relevan dengan kebutuhan hidup mereka.
Program pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah daerah dianggap baru menyentuh kuantitas, namun abai pada kualitas. Kebijakan tersebut dinilai lebih bersifat populis demi citra politik ketimbang transformatif untuk perubahan jangka panjang. Implementasinya pun kerap tidak merata dan minim evaluasi berbasis hasil belajar.
Memed memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, Banten terancam gagal memanfaatkan bonus demografi. Alih-alih menjadi aset, ledakan penduduk usia produktif justru berisiko menjadi beban sosial akibat tingginya angka pengangguran terdidik dan penajaman ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Rekomendasi Reformasi Guru dan Digitalisasi Sekolah
Guna memutus rantai stagnasi ini, diperlukan langkah konkret melalui reformasi kualitas guru secara berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan intervensi khusus bagi daerah tertinggal dan memperkuat manajemen sekolah berbasis data. Kolaborasi dengan dunia industri juga mendesak dilakukan agar kurikulum lebih adaptif.
Banten perlu mencontoh daerah lain yang telah berhasil melakukan terobosan. Jawa Barat sukses dengan digitalisasi sekolah dan vokasi industri, DKI Jakarta memiliki sistem data terintegrasi, sementara Yogyakarta konsisten dengan penguatan budaya literasi sejak dini.
“Pelajaran pentingnya, keberhasilan bukan semata karena anggaran, tetapi karena konsistensi kebijakan dan fokus pada kualitas pembelajaran,” pungkasnya.
