Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR) dan BEM Banten Bersatu mendatangi Kantor Gubernur Banten untuk menyuarakan rapor merah pendidikan. Dalam aksi yang berlangsung Senin (4/5/2026), massa membawa data krusial terkait kondisi sekolah di wilayah marginal yang dianggap luput dari perhatian pemerintah provinsi.
Angka Putus Sekolah di Lebak Capai 22 Ribu Jiwa
Data Pusdatin Kemendikbudristek menjadi sorotan utama dalam orasi mahasiswa di lapangan. Tercatat sebanyak 22.564 warga di Kabupaten Lebak mengalami putus sekolah, sebuah angka yang dinilai sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar warga negara.
“Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lebak menjadi sebuah alarm atas matinya pendidikan di daerah ini. Pemprov Banten harus turun tangan untuk mengevaluasi pendidikan di Lebak yang penuh akan carut-marut,” tegas Presiden Mahasiswa USBR, Rizqi Ahmad Fauzi, di sela-sela aksi.
Kondisi ini disebut sebagai situasi darurat yang memerlukan intervensi langsung dari tingkat provinsi. Mahasiswa menilai kebijakan pendidikan saat ini belum menyentuh akar persoalan di tingkat akar rumput, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah di Lebak.
Bangunan Sekolah Lapuk Mengancam Keselamatan Siswa
Persoalan tidak berhenti pada akses pendidikan, namun juga fasilitas fisik yang tersedia. Mahasiswa mengungkapkan temuan lapangan mengenai bangunan sekolah di pelosok Lebak yang dalam kondisi lapuk dan nyaris roboh, namun masih dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Beberapa fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Bangunan-bangunan yang sudah lapuk dan tidak layak pakai masih tetap digunakan untuk proses pembelajaran. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi,” ujar Rizqi.
Kerusakan infrastruktur ini dinilai menghambat efektivitas belajar dan membahayakan keselamatan siswa serta guru. Mahasiswa mendesak adanya audit fisik terhadap seluruh bangunan sekolah di daerah terpencil untuk memastikan kelayakan sarana prasarana.
Kesejahteraan Guru Honorer dan Evaluasi Menyeluruh
Isu klasik mengenai rendahnya upah guru honorer turut disuarakan di depan gerbang kantor gubernur. Massa memandang tanpa adanya jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, upaya peningkatan kualitas peradaban di Banten akan terus tertinggal dari daerah lain.
Rizqi mengingatkan kembali sejarah Kaisar Hirohito yang memprioritaskan jumlah guru saat Jepang luluh lantak pasca-Perang Dunia II. Menurutnya, guru adalah kunci utama pembangunan sebuah bangsa yang tidak boleh diabaikan kesejahteraannya.
“Artinya, guru merupakan kunci peradaban bangsa. Tanpa guru maka peradaban akan musnah,” pungkas Rizqi.
Melalui aksi unjuk rasa ini, BEM USBR dan aliansi mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera membentuk tim evaluasi independen. Mereka menuntut perbaikan sistemik mulai dari pemerataan akses, renovasi gedung sekolah, hingga standarisasi upah guru honorer di seluruh wilayah Banten.
