TANGERANG — Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, membenarkan penyetopan aktivitas 62 SPPG tersebut. Menurutnya, dari total 295 SPPG yang tersebar di wilayahnya, puluhan unit itu terpaksa libur lantaran tidak ada dana untuk beroperasi.
Anggaran Insentif Belum Cair, Pelayanan Terhenti
"Disetop karena anggaran belum turun, ada 62 SPPG," ujar Priyo saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026). Ia menjelaskan bahwa penghentian baru terjadi pada pekan ini, seiring molornya pencairan dana operasional.
Secara keseluruhan, 295 SPPG di Kabupaten Tangerang melayani kurang lebih 700 ribu orang penerima manfaat MBG. Dengan terhentinya puluhan titik layanan, distribusi makanan bergizi bagi warga pun ikut terganggu.
Berapa Besaran Insentif yang Tertahan?
Berdasarkan ketentuan BGN, anggaran atau insentif program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dihitung berdasarkan petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan MBG. Nilainya mencapai Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG, yang diperoleh dari estimasi biaya fasilitas sebesar Rp 2.000 per porsi dikalikan kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat.
Insentif tersebut diberikan selama 313 hari dalam setahun dan dibayarkan maksimal setiap dua pekan operasional. Dengan kata lain, keterlambatan pencairan anggaran berdampak langsung pada biaya sewa lahan, gaji tenaga dapur, hingga pembelian bahan baku di 62 SPPG yang berhenti.
Bagaimana Status Sertifikat Higiene 295 SPPG?
Priyo Basuki juga mengungkapkan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG di Kabupaten Tangerang masih jauh dari sempurna. "Masih 40 persen progressnya," terangnya.
Artinya, dari 295 unit yang beroperasi, baru sekitar 118 SPPG yang memiliki sertifikat kelayakan higiene dan sanitasi. Hal ini menambah daftar pekerjaan rumah bagi pengelola program MBG di daerah.
Pengaruh Pergantian Pimpinan BGN di Pusat?
Priyo Basuki enggan menjawab saat ditanya apakah prahara di tubuh BGN pusat turut mempengaruhi operasional SPPG di Kabupaten Tangerang. Diketahui, tiga pimpinan BGN yang baru baru saja dilantik melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tertanggal 8 Juni 2026.
Mereka adalah Naniek Sudaryati Deyang sebagai Ketua, serta Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai wakil. Ketiganya menggantikan Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sonny Sonjaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dan sepatu.
