TANGERANG — Jalan Bang Andra, program pendidikan gratis, dan ketahanan pangan menjadi tiga isu utama yang disorot dalam evaluasi kepemimpinan Andra Soni-Dimyati Natakusuma yang telah berjalan 18 bulan. Sorotan itu mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Senin (7/9/2026).
Manfaat Jalan Bang Andra Diakui, Transparansi Lokasi Dipertanyakan
Aktivis pemuda Kabupaten Tangerang, Juanda, mengakui program Jalan Bang Andra memberikan manfaat besar bagi masyarakat pedesaan, terutama di Lebak dan Pandeglang. Bantuan pembangunan jalan desa itu dinilai membantu wilayah yang selama ini membutuhkan akses jalan memadai.
Namun, ia menyoroti mekanisme penentuan lokasi proyek. Sejumlah titik pembangunan disebut mayoritas berada di daerah kolega Andra Soni.
“Pertanyaannya, apakah Jalan Bang Andra itu dibangun di tempat bukan koleganya Bang Andra?” ujarnya di forum tersebut.
Juanda juga menyinggung temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pembangunan Jalan Bang Andra. Publik, kata dia, perlu mengetahui proses pengadaan dan kontraktor yang mengerjakan proyek.
“Yang kedua, siapa kontraktornya? Itu kenapa ada temuan BPK kemarin terkait jalan ini,” katanya.
13 Sekolah Mundur dari Program Pendidikan Gratis
Program pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta juga menjadi perhatian Juanda. Aktivis GMNI itu menyebut sekitar 60 ribu siswa di Banten telah merasakan manfaat program ini.
Kendati demikian, pelaksanaannya masih menyisakan persoalan. Sejumlah sekolah disebut memilih mundur lantaran pembayaran dari pemerintah tidak kunjung cair.
“Sekitar 13 sekolah mundur dari program sekolah gratis itu. Terus kenapa mundur? Karena enggak dibayar,” ujarnya.
Selain pembayaran, mekanisme penentuan besaran bantuan dinilai lebih banyak mempertimbangkan zonasi dibandingkan akreditasi. Kualitas sekolah semestinya turut menjadi pertimbangan utama.
Juanda juga menyoroti nasib guru honorer, termasuk tenaga pendidik yang menangani kegiatan ekstrakurikuler. Perubahan status menjadi PPPK, menurutnya, perlu diikuti perhatian terhadap pendapatan dan tunjangan.
Surplus Gabah tapi Beras dari Karawang, Ini yang Disorot
Di sektor pangan, Juanda menilai Banten membutuhkan peta jalan yang jelas untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) disebut perlu segera dibenahi.
Ia juga menyoroti kondisi ironis di lapangan. Banten mengalami surplus gabah, tetapi kebutuhan beras masyarakatnya masih dipasok dari daerah lain.
“Di Banten ternyata surplus gabah, tetapi berasnya dari Karawang. Bagaimana ini?” katanya.
Menurut Juanda, persoalan pangan tidak cukup dilihat dari produksi gabah. Hasil pertanian perlu diolah dan disimpan dengan baik, serta distribusinya diperhatikan agar memenuhi kebutuhan warga Banten.
Dua Indikator Ukur Keberhasilan Andra-Dimyati
Politisi Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Syamsul Buldan, menilai keberhasilan pemerintah tidak bisa diukur hanya dari klaim program atau persepsi masyarakat. Gubernur, kata dia, memiliki fungsi sebagai kepala daerah dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Buldan menyebut setidaknya ada dua indikator yang perlu dibaca bersamaan. Pertama, indikator makro pembangunan yang tercermin melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, capaian program pemerintah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang dikaitkan dengan visi-misi kepala daerah. Evaluasi yang hanya bertumpu pada satu sudut pandang, menurutnya, tidak akan menghasilkan penilaian yang utuh.
