JAKARTA — Satgas Mitigasi PHK yang baru terbentuk langsung mendapat mandat untuk menjembatani semua pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai ketua disepakati dalam rapat yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.
“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait,” kata Prasetyo dalam jumpa pers usai rapat.
Apa Tugas Utama Satgas Mitigasi PHK?
Satgas ini bertugas memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK dan melakukan mitigasi satu per satu. Menurut Prasetyo, penyebab PHK tidak selalu soal suplai bahan baku seperti gas atau batu bara, tetapi juga konflik internal manajemen perusahaan. “Apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” ujarnya.
Selain itu, satgas juga akan menyoroti perusahaan yang sudah melakukan PHK tetapi belum menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja. Mekanisme monitoring akan dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri untuk saling bertukar informasi.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Satgas Ini?
Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan DPR. Dari pihak DPR, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal hadir dan menyatakan komitmen parlemen untuk bekerja sama. “Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” kata Dasco.
Bagaimana Dampaknya bagi Pekerja di Banten?
Banten, sebagai salah satu provinsi dengan kawasan industri padat karya seperti Tangerang, Serang, dan Cilegon, menjadi wilayah yang rentan terhadap gelombang PHK. Kehadiran satgas ini diharapkan bisa menjadi early warning system bagi pekerja dan pengusaha. Dengan pemetaan yang dilakukan secara detail, perusahaan yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan bisa segera mendapat intervensi sebelum memutuskan melakukan PHK.
Langkah konkret yang akan dilakukan meliputi mediasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja, serta fasilitasi akses terhadap program pelatihan ulang atau penempatan kerja baru bagi pekerja yang terdampak. Satgas juga akan memastikan perusahaan yang melakukan PHK tetap memenuhi kewajiban sesuai undang-undang.
Kapan Satgas Mulai Bekerja Efektif?
Setelah proses pembentukan selama setahun, satgas kini mulai bergerak. Rapat koordinasi lanjutan akan digelar secara rutin antara pemerintah dan DPR. Belum ada target waktu spesifik kapan seluruh pemetaan selesai, namun Prasetyo menekankan bahwa mitigasi akan dilakukan secara bertahap dan prioritas diberikan pada sektor industri yang paling bergejolak.
Apakah Ada Jaminan PHK Bisa Dicegah Sepenuhnya?
Satgas tidak bisa menjamin PHK berhenti total, tetapi bertujuan menekan angka PHK melalui deteksi dini dan intervensi. Fokus utama adalah menjaga komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar solusi ditemukan sebelum keputusan PHK diambil. “Kita mitigasi satu per satu,” tegas Prasetyo.
