Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang pada triwulan II-2026 tumbuh 5,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,29 persen. Apresiasi disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, dalam forum di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang. Posisi strategis Banten sebagai penghubung Jawa dan Sumatera disebut menjadi kunci peran daerah ini dalam perputaran ekonomi nasional.
SERANG — Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp253,9 triliun pada periode yang sama. Angka kemiskinan provinsi ini juga jauh lebih rendah dibandingkan capaian nasional.
Persentase penduduk miskin di Banten pada Maret 2026 tercatat 5,38 persen, sementara angka nasional menyentuh 8,07 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten pada 2025 mencapai 77,25, di atas rata-rata nasional 75,90.
Posisi Banten sebagai Simpul Ekonomi Jawa-Sumatera
Anwar menilai letak geografis Banten memberi keunggulan yang tidak dimiliki banyak provinsi. Dukungan infrastruktur transportasi, kawasan industri, dan pusat perdagangan memperkuat posisi itu.
"Berbekal letak geografis serta dukungan infrastruktur transportasi, kawasan industri, dan pusat perdagangan, Banten kini menjadi simpul penting ekonomi, logistik, investasi, dan mobilitas nasional, bukan lagi sekadar daerah penyangga," kata Anwar di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Minggu.
Banten merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatera yang terintegrasi langsung dengan kawasan ekonomi Jakarta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, dan jaringan jalan tol yang memadai memperkuat peran tersebut.
"Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sebagai penghubung Jawa dan Sumatera, serta bagian penting dari kawasan ekonomi yang terhubung langsung dengan Jakarta," ungkap Anwar.
Gubernur Andra Soni: Manfaat Nyata Jadi Ukuran Keberhasilan
Gubernur Banten Andra Soni menekankan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program atau capaian indikator angka. Pembangunan sejati harus tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudahan akses layanan dasar, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah Banten.
"Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat," ujar Andra.
Angka Kemiskinan dan IPM Jadi Sorotan
Dua indikator kesejahteraan Banten menempati posisi lebih baik dari capaian nasional. Kemiskinan di Banten 5,38 persen, sementara nasional 8,07 persen per Maret 2026.
Dari sisi pembangunan manusia, IPM Banten 77,25 pada 2025 melampaui angka nasional 75,90. Kombinasi pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ini yang membuat Kemendagri memberi apresiasi terhadap kinerja pembangunan provinsi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II-2026 sebesar 5,49 persen secara year-on-year menjadi salah satu yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Capaian ini ditopang sektor logistik, industri, dan perdagangan yang terhubung dengan kawasan ekonomi Jakarta.
