BANTEN — Gedung Putih memanfaatkan Pasal 301 UU Perdagangan 1974 untuk menerapkan tarif berkisar 10% hingga 12,5% atas tuduhan lemahnya penegakan hukum kerja paksa di negara-negara mitra. Langkah ini menjadi strategi baru Trump setelah Mahkamah Agung AS pada Februari lalu membatalkan tarif darurat presiden karena dianggap melampaui wewenang tanpa persetujuan Kongres.
Kebijakan ini mengunci hampir 99% dari total arus barang impor yang masuk ke pasar AS. Akibatnya, rata-rata tarif impor AS kini melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak era proteksionisme pasca-Perang Dunia II.
Beban Harga Barang Langsung Terasa di Dompet Warga
Kenaikan tarif impor secara langsung akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku dan barang jadi dari luar negeri. Biaya tambahan ini hampir pasti diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga eceran yang lebih tinggi.
“Tarif baru ini akan membuat barang-barang sehari-hari seperti elektronik, pakaian, dan mainan menjadi lebih mahal,” ujar seorang analis perdagangan internasional yang enggan disebutkan namanya. “Rumah tangga AS dengan pendapatan menengah ke bawah akan merasakan dampak paling berat.”
Trump Membalikkan Arah Perdagangan Bebas
Sejak tahun 1900, dan terutama setelah Perang Dunia II, AS telah memimpin pergeseran global menuju perdagangan yang lebih bebas untuk membantu menurunkan harga barang bagi konsumennya. Namun, Trump menilai tren ini sudah terlalu jauh dan merugikan industri dalam negeri.
Pemerintahannya merancang tarif terbaru ini sebagai alat untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan Amerika dengan seluruh dunia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi proteksionisme yang lebih luas, setelah sebelumnya Trump sempat menerapkan tarif darurat yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Negara Mitra Terdampak dan Potensi Balasan
Sebanyak 60 negara mitra dagang utama AS terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Negara-negara tersebut mencakup mitra dagang besar di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Belum ada pernyataan resmi dari negara-negara terdampak, namun sejumlah analis memperkirakan potensi aksi balasan berupa tarif baru terhadap produk-produk AS.
Jika negara-negara mitra membalas dengan kebijakan serupa, rantai pasok global akan semakin terganggu. Hal ini berpotensi memperpanjang tekanan inflasi tidak hanya di AS, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki hubungan dagang erat dengan AS dan negara-negara terdampak lainnya.
Dampak ke Pasar Global dan Indonesia
Kebijakan tarif baru AS diperkirakan akan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global. Investor akan cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke aset safe haven seperti emas dan dolar AS. Bagi Indonesia, kenaikan tarif ini bisa menekan kinerja ekspor ke AS, terutama produk tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi potensi perlambatan ekspor dengan mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Bank Indonesia juga perlu mewaspadai tekanan pada nilai tukar rupiah akibat menguatnya dolar AS di tengah ketidakpastian perdagangan global.
