BANTEN — Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman 36 bulan untuk Bolivia senilai SDR 1,369 miliar atau setara US$ 1,9 miliar (sekitar Rp 33,98 triliun). Pencairan tahap pertama sebesar US$ 214 juta (sekitar Rp 3,82 triliun) bisa langsung dipakai pemerintah Bolivia. Fasilitas Extended Fund Facility (EFF) ini menuntut penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak sebagai syarat reformasi fiskal.
Persetujuan tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Eksekutif IMF yang mencakup pendanaan selama tiga tahun. Dana tahap berikutnya akan dicairkan bertahap, bergantung pada hasil evaluasi pelaksanaan program yang disepakati kedua pihak.
Program EFF diarahkan untuk memulihkan stabilitas ekonomi Bolivia, memperkuat perlindungan sosial, dan mengisi kembali cadangan devisa yang tergerus. IMF juga menyasar pengurangan risiko fiskal dan eksternal, penguatan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan lewat dukungan sektor swasta.
Subsidi BBM Diganti Mekanisme Harga Otomatis
Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menyatakan otoritas Bolivia telah mengambil langkah signifikan dalam setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang berlangsung lama.
"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," kata Clarke, dikutip dari laman resmi IMF.
Penghapusan subsidi BBM menjadi salah satu pilar utama program karena selama ini menjadi beban berat anggaran negara. Sebagai gantinya, pemerintah Bolivia diminta memperkuat jaring pengaman sosial agar rumah tangga rentan tetap terlindungi saat harga bahan bakar menyesuaikan pasar.
Reformasi Fiskal dan Moneter yang Dituntut IMF
Kebijakan fiskal Bolivia diarahkan menekan utang pemerintah secara bertahap. Langkah yang diminta mencakup peningkatan efisiensi belanja, penanganan utang, reformasi perusahaan publik, dan penguatan lembaga fiskal lewat kerangka jangka menengah.
Di sisi moneter, bank sentral Bolivia perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan. IMF menekankan pentingnya menghentikan pembiayaan anggaran baru oleh bank sentral dan mengelola likuiditas secara hati-hati.
Clarke menyebut intervensi valuta asing harus dibatasi hanya untuk menangani kondisi pasar yang tidak teratur. Reformasi tata kelola, otonomi, dan akuntabilitas bank sentral dinilai krusial untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan.
Dampak ke Iklim Investasi dan Lapangan Kerja
Pemerintah Bolivia juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Langkah ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Dukungan IMF diproyeksikan menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lain. Bagi pelaku pasar, sinyal reformasi ini menjadi acuan untuk menilai risiko investasi di Bolivia ke depan.
Pencairan tahap berikutnya akan sangat bergantung pada disiplin pemerintah Bolivia menjalankan komitmen fiskal dan moneter. Evaluasi berkala IMF menjadi penentu apakah dana berikutnya cair sesuai jadwal atau tertunda.
