BANTEN — Instruksi itu disampaikan menyusul temuan data terbaru yang menunjukkan masih banyaknya bangunan sekolah dalam kondisi rusak. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan perbaikan untuk 17.000 sekolah pada 2026, namun angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
"Tahun depan kita berharap itu bisa sampai di 100.000 (sekolah), sehingga dalam 2 tahun ke depan paling lama semua sekolah kita harus sudah diperbaiki. Itu dari sisi fisik sekolahnya," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Setelah menerima laporan dan data terbaru, Prabowo menginstruksikan penambahan jumlah sekolah yang diperbaiki pada tahun ini. Pemerintah lantas menambah 60.000 lokasi tambahan, sehingga total sasaran perbaikan sepanjang 2026 menjadi sekitar 77.000 sekolah.
"Jadi kurang lebih tahun ini kita akan bisa selesaikan hampir mendekati 80.000," urainya.
Peningkatan kapasitas ini disebut Prasetyo sebagai buah dari kebijakan penyisiran anggaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Dana yang semula dialokasikan untuk program yang dinilai kurang produktif dialihkan ke sektor pendidikan.
"Ini juga akibat dari keberhasilan kita terus menerus melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif untuk direalokasi ke program-program yang jauh lebih berdampak," tukasnya.
Komitmen perbaikan fasilitas pendidikan ini akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027. Hal itu menandaskan bahwa program revitalisasi sekolah menjadi prioritas nasional yang masuk dalam kerangka anggaran tahunan.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo memang menempatkan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai salah satu program unggulan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerataan kualitas pendidikan di tengah kesenjangan infrastruktur antarwilayah yang masih timpang.
Dengan target 100.000 sekolah pada 2027, pemerintah memproyeksikan seluruh bangunan sekolah di Indonesia akan berstatus layak dalam dua tahun. Angka tersebut mencakup perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga fasilitas penunjang lainnya yang selama ini menjadi keluhan di berbagai daerah.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai sebaran prioritas perbaikan per provinsi maupun skema pendanaan yang akan digunakan. Namun, percepatan ini menandakan pergeseran signifikan dari pola bertahap menjadi kebijakan langsung yang dieksekusi massal dalam waktu singkat.